" Tidak Berpartisipasi dalam Demokrasi,Bisa Jadi Kita Telah Mengabaikan Sejarah dalam Hal Ikut Andil untuk Kebaikan di Masa Depan "

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kabupaten/Kota:

a. Penerimaan Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

b. Pengkajian dan Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan;

c. Pengkajian dan Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

d. Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan;

e. Pengkajian dan Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

f. Pengadministrasian dan Fasilitasi Gakkumdu;

g. Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu;

h. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

i.  Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

j. Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

k. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

l. Sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

m. Pelaksanaan Pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;

n. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

o. pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;

p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan

q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Sumber : Perbawaslu No 3 Tahun 2022