" Hidup Perlu Tujuan, Tanpa Tujuan maka Roda Dunia Akan Hambar. Tetap Fokus dan Yakini Masalah Apapun Pasti Ada Jalan Keluarnya "

Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kabupaten/Kota:

a. Penyusunan Analisis dan Kajian Hukum;

b. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum;

c. Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

d. Pencegahan Pelanggaran Pada Setiap Tahapan Pemilu dan Pemilihan;

e. Akreditasi dan Konsolidasi Pemantau Pemilu;

f. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di bidang Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;

g. Penyusunan dan Pelaksanaan Program, Strategi, dan Teknis Pencegahan Pelanggaran Dalam Bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

h. Pendokumentasian dan Penyusunan Laporan Hasil Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan Pelanggaran Politik Uang, Pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

i. Pendokumentasian Laporan Hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf i; j. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

k. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;

l. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;

m. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan; dan

n. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

Sumber : Perbawaslu No 3 Tahun 2022