Sejarah Pengawasan Pemilu Sejarah Pengawasan Pemilu

Sejarah Pengawasan Pemilu

Sejarah Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu,12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang terbentuk secara permanen pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0643/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Jabatan 2018-2023 adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban diatur dalam bab II, paragraf 3, pasal 101-104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 3 (tiga) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.