Bawaslu PPU Gandeng DPR RI Perkuat Kelembagaan, Dorong Partisipasi Masyarakat Kawal Demokrasi
|
Penajam – Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja dengan tema “Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi”. Acara berlangsung di Hotel Ika Petung pada Senin (15/9).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu dan Akademisi Universitas Balikpapan Mangara Maidlando Gultom. Turut hadir Wakil Bupati PPU Abdul Waris Mu’in, Anggota DPRD Kabupaten PPU, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Wamustofa Hamzah serta unsur Forkopimda PPU.
Ketua Bawaslu PPU, Moh. Khazin, menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan saat hari pemilihan. Menurutnya, proses demokrasi merupakan rangkaian panjang yang memerlukan partisipasi masyarakat.
“Secara teknis, tantangan utama adalah regulasi yang multitafsir antara KPU dan Bawaslu. Karena itu sinergi antar lembaga pemilu sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, dalam paparannya mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menjadi momentum penting bagi penyusunan RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.
“Kami berkomitmen memperkuat semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu. Isu besar yang harus dihadapi adalah netralitas ASN, politik uang, independensi penyelenggara, serta akses pengawas terhadap data kependudukan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan dukungan DPR untuk penguatan anggaran Bawaslu agar kinerja pengawasan semakin optimal. Sementara itu, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Mu’in menilai pemilu dan pilkada merupakan pilar utama demokrasi.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi dan sinergi kuat bersama masyarakat,” katanya.
Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, Wamustofa Hamzah, menambahkan bahwa pemisahan pemilu memberikan ruang kerja lebih luas bagi pengawas. Ia juga menyoroti tantangan geografis Kalimantan Timur yang luas dengan biaya pengawasan tinggi, namun anggaran disamaratakan dengan daerah lain.
“Kami berharap kesejahteraan pengawas lebih diperhatikan dan pemerintah ikut memberi dukungan penuh, dan harapan kami pemerintah memback-up pengawas pemilu” tandasnya.
