Bawaslu PPU Dorong Lahirnya Pengawas Partisipatif yang Berintegritas melalui Kegiatan P2P

Penajam – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sukses menyelenggarakan kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif (P2P) sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Edwin Irawan Koordinator Divisi Hukum,Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Humas dalam sesi wawancara pada Jum’at (26/06) di sekretariat Bawaslu Kab. PPU menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan pelajar tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menciptakan proses pemilihan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran.

"Kami berharap melalui kegiatan P2P ini dapat lahir pengawas-pengawas partisipatif yang memiliki integritas, memahami aturan kepemiluan, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat," ujar Edwin.

Kegiatan P2P juga menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini. Selain memperoleh materi tentang regulasi dan mekanisme pengawasan, peserta diajak berdiskusi mengenai tantangan pengawasan di lapangan serta strategi membangun kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara berharap semangat pengawasan partisipatif terus tumbuh di tengah masyarakat. Dengan semakin banyak warga yang memiliki kepedulian dan integritas dalam mengawal demokrasi, diharapkan setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan terpercaya.

Bawaslu PPU menegaskan bahwa membangun budaya pengawasan partisipatif merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat diharapkan mampu menjadi benteng utama dalam mencegah pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.