Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

TUGAS DAN FUNGSI POKOK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :

   • Pelanggaran Pemilu; dan

   • Sengketa proses Pemilu;

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

   • Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

   • Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;

   • Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

   • Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

   • Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

   • Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

   • Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;

   • Pergerakan surat      suara,   berita    acara penghitungan suara, dan sertilikat  hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

   • Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

   • Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

   • Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota;

3. Mencegah terjadinya politik politik uang di wilayah Kabupaten/kota;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

   • putusan DKPP;

   • putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

   • putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

   • keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

   • keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalamUndang- Undang ini;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan;

7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:

   • mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

   • mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,   dan     mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;

   • melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

   • meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

   • menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

   • menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

   • memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;

   • memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

   • merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

   • menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

   • memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

   • melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;

   • melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

   • memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

FUNGSI POKOK BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan fungsi:

• Pengawasan Tahapan Pemilu: memastikan tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan hukum.

• Pencegahan Pelanggaran: melakukan imbauan, saran perbaikan, dan koordinasi untuk mencegah pelanggaran.

• Penanganan Pelanggaran: memproses pelanggaran administratif, pidana, atau kode etik.

• Penyelesaian Sengketa: menyelesaikan sengketa proses Pemilu secara cepat dan adil.

• Peningkatan Partisipasi Publik: mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat.

WEWENANG BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayatr kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan 

8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan

    

KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;

4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;

6. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

1. tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi: 

• pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 

• verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; 

• pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara, calon anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota pencalonan bupati/wali kota; 

• proses dan verifikasi penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; 

• penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota; 

• pelaksanaan kampanye kabupaten/kota; 

• pengadaan logistik pendistribusiannya; 

• pelaksanaan pemungutan di Pemilu suara penghitungan suara hasil Pemilu; 

• pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

• pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; 

• proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

• pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

• proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/wali kota.

2. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu

3. pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu

4. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu

5. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas

• putusan DKPP

• putusan pengadilan megenai pelanggaran dan sengketa pemilu

• putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

• keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

• keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri