Bawaslu PPU Menyusun Rencana Pembelajaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu PPU Menyusun Rencana Pembelajaran Penyelesaian Sengketa
Bawaslu PPU Menyusun Rencana Pembelajaran Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri undangan Rapat Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Terkait Penyusunan Rencana Pembelajaran (RP) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (12/10/2021).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyusunan kurikulum pembelajaran penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Bawaslu PPU mendapat tugas untuk menyusun kurikulum pembelajaran Majelis dan Panitia Dalam Penyelesaian Sengketa terkait Kompetensi Sekretaris dan telah menyelesaikan tugas tersebut.

Ketua Bawaslu PPU, Edwin Irawan yang hadir pada rapat tersebut menyatakan bahwa kurikulum ini akan menjadi acuan pembelajaran untuk penyelesaian sengketa kedepan. Dirinya menambahkan bahwa sekretaris wajib memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses, khususnya dalam konteks hukum acaranya. Seperti yang diketahui bahwa Penyelesaian sengketa yang dimiliki Bawaslu  adalah terbatas pada proses tahapan pilkada/pemilu bukan pada hasil atau perolehan suara. Selanjutnya, Para pihak yang merasa keberatan atas keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu setingkat. 

Lebih lanjut Edwin optimis menghadapi pilkada dan pemilu tahun 2024 mendatang pihaknya dapat bekerja sesuai tupoksi masing-masing. "Dalam penyelesaian sengketa proses nantinya, seorang sekretaris itu ibarat panitera kalau di peradilan. Makanya, ini menjadi atensi mengingat perannya yang strategis", tutupnya.

Penulis Eka Yuda Danu Suma, S.H