Sen. Okt 26th, 2020

Bawaslu Penajam Paser Utara

Situs Resmi Bawaslu Penajam Paser Utara

Bawaslu Laksanakan Rakernis Pertanggungjawaban Keuangan atas Dana Hibah Pilkada 2020 dan APBN

2 min read

Penajam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pertanggungjawaban Keuangan atas dana hibah Pilkada 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Kegiatan dilaksanakan guna memastikan sinkronisasi laporan keuangan dana hibah Pilkada 2020 dan APBN.

Rakernis berlangsung pada Rabu-Jumat (14-16/10/2020) di Ballroom Hotel Harris Samarinda dengan tempat yang cukup memungkinkan untuk seluruh peserta, panitia dan pemateri untuk dapat menerapkan Physical Distancing dalam hal menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. Dibuka secara langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur Yusuf, dampingi Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Kaltim Agus Suci Anjalmo dan diikuti Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kaltim Yusuf, dalam sambutannya pada Rakernis ini menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir agar melaksanakan pengelolaan dana hibah dengan mekanisme dokumentasi yang baik. “Dalam mengelola, menata dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana hibah Tahun 2020 dan APBN perlu memahami dan menerapkan aturan-aturan dalam pengelolaan, penataan dan pertanggungjawaban dana tersebut, serta memastikan semua terdokumentasi dengan baik hinga tingkat Desa dan Pengawas TPS,” kata Yusuf.

Dalam kesempatan ini, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Ali Musri Syam menyatakan bahwa kesuksesan pertanggungjawaban keuangan atas dana hibah Pilkada 2020 dan APBN bagi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan bukan hanya dalam penyelenggaraan dan hasilnya. Tapi, tidak terlepas dari bagaimana anggaran dana hibah digunakan dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan aturan.

“Jika seluruh hal pengelolaan keuangan diselenggarakan sesuai dengan kaidah peraturan-peraturan yang berlaku maka dipastikan tidak akan ada yang salah. Rakernis ini digelar agar peserta mampu mengaplikasikan keputusan  Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343 Tahun 2019 dan mempertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan akutansi pemerintah,” tutup Ali Syam.

Dirinya juga berharap terwujudnya kesamaan pemahaman dan persepsi pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Hibah Pilkada dan APBN Tahun 2020 dan untuk mewujudkan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis Dewi Dzul Jazali, S.IP

Editor Okta Purnama

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *